SBY: Banjir bandang wasior" Bukan karena illegal loggin

JAKARTA: Presiden Susilo Bam­bang Yudho­yono menegaskan bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat, tidak terkait adanya pem­balakan liar (illegal logging), tetapi ka­rena curah hujan yang me­mang luar biasa.

Namun, meski Ke­pa­la Badan Nasional Penanggu­langan Ben­cana (BNPB) Syamsul Maarif telah melaporkan bahwa benca­na tidak terkait adanya pem­ba­lakan liar, Presiden Yu­dho­yono menegaskan dirinya akan menge­cek kebenarannya dan be­ren­cana berangkat ke lo­ka­si benca­na pada Minggu pagi (10 Okto­ber 2010).

"Menurut laporan Pak Syam­sul, sementara tidak ada kaitannya dengan pembalakan liar atau­­pun illegal logging yang disebut oleh beberapa kalangan," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers yang digelar kemarin seusai menerima laporan Kepala BNPB yang baru kembali dari lokasi bencana di Wasior.

SBY mengatakan saat akan me­ngecek langsung untuk me­ne­lusuri kebenaran bencana ti­dak terkait pembalakan liar hu­tan di Wasior, Kepala Negara akan memboyong para pakar untuk menganalisis penyebab bencana.

Presiden mengatakan dari la­poran BNPB disebutkan banjir ban­dang datang seketika, me­dan­nya curam, memliki lereng dengan kecuraman 60 derajat, se­hingga melalap daerah per­mu­kim­an. Apalagi hanya ada jarak yang tipis sekali antara laut dan daratan. Peristiwa yang sama disebut pernah terjadi pada 1955.

"Setelah saya lihat sendiri, baru bisa kata­kan apa­kah ini ka­rena curah hu­jan yang luar bia­sa, [sehingga] sungai me­nga­lir­kan air dan lum­pur [yang] me­nim­bul­kan banjir bandang, atau memang ada kait­an­nya dengan situasi hu­tan di sekitar situ yang katanya ada pembalakan liarnya."

Dalam kesempatan sa­ma, me­nurut Syam­sul ditemu­kannya kayu po­hon bersama ban­jir, bu­kan akibat adanya pe­ne­bang­an liar tetapi ikut hanyut akibat longsor

"Hutan [di Wasior] perawan. Kayu [ditemukan] akibat hujan selama seminggu. Pukul 11 ma­lam sampai pagi sampai terjadi banjir. Jadi memang longsor ta­nahnya bersama pohonnya," kata Syamsul.

Presiden SBY juga telah meng­instruksikan TNI untuk menge­rahkan kapal milik Angkatan Laut untuk membawa memba­wa logistik, karena tidak mudah mendapatkannya di Papua Barat, seperti makanan siap saji, air bersih, dan obat.

BNPB melaporkan saat ini korban yang meninggal akibat banjir bandang Wasior sudah mencapai 101 orang, dan masih ada 76 orang yang masih dinyatakan hilang.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengata­kan bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat, terjadi akibat pembalakan liar dan curah hujan yang tinggi.

"Itu terjadi karena pembalak­an liar yang diimbangi dengan hujan deras. Walau ada pemba­lakan tapi tidak ada hujan juga tidak akan terjadi," katanya setelah menghadiri silaturahmi to­koh nasional yang dilaksanakan PP Mu­ham­ma­di­yah kemarin.

Menurut dia, kasus pembalak­an tersebut sudah terjadi bahkan sebelum dirinya menjadi wapres. "Saya memang tidak pernah mendengar tetapi buktinya ada [pembalakan liar], dan itu terjadi sejak tahun 90 an," ujarnya.

Oleh karena itu JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, meminta agar aksi pembalakan liar se­gera di­hen­tikan. "Pene­bangan hutan di sana ha­rus segera dihenti­kan," tegasnya.

JK yang juga Ketua Palang Me­rah Indonesia (PMI) mengatakan bah­wa PMI sudah menurunkan relawan dari Makassar untuk me­laku­kan evakuasi se­jak hari pertama bencana. "Prin­sipnya ka­lau ada bencana daerah dulu yang turun baru pusat. Kalau dae­rah ti­dak sanggup ba­ru pusat turun ta­ngan," katanya.

JK pun berjanji akan meninjau langsung ke lokasi kejadian. "Tim PMI sudah ada di situ, ka­lau semua lancar saya pasti akan datang," janjinya.

Rehabilitasi

Lebih lanjut, JK me­ngatakan bahwa saat ini hal yang juga ti­dak ka­lah penting dipikir­kan adalah rehabilitas ru­mah masya­ra­kat karena bencana banjir ba­dang di Wasior yang terjadi pada Selasa nyaris menyapu bersih rumah-rumah penduduk.

Di tempat terpisah, mantan Presiden Megawati Soekarnopu­tri menilai pemerintah sangat lambat dan lebih bersikap reaktif dalam penanganan bencana banjir bandang di Papua yang telah menelan korban tewas lebih dari 100 jiwa.

Penilaian itu disampaikan Mega­wati setelah memberikan penga­­rahan kepada seluruh ang­gota DPR dari fraksi PDI Per­juangan kemarin.

"Dalam penanganan bencana, saya melihat pemerintah seka­rang sangat lambat," ujarnya menanggapai pertanyaan warta­wan soal bencana banjir bandang di provinsi paling timur In­do­nesia tersebut.

Menurut Megawati, seharusnya setiap kali terjadi bencana, pemerintah harus lebih proaktif dengan mengirimkan bantuan secepatnya meski wilayah ter­sebut berada jauh di pelosok Tanah Air.

Kendati mengakui wilayah In­donesia sangat luas sehingga menyulitkan penanganan benca­na alam, menurut dia, setidak­nya pemerintah harus melaku­kan tindakan minimum yang bisa dilakukan secepatnya.