TUMBULNYA PEMERINTAH DI PAPUA

Tumbangnya Pemerintahan Orde Baru (1998) merupakan peluang besar bangsa Indonesia untuk merekonstruksi pembangunan ke arah yang dicita-ciatakan oleh seluruh rakyatnya yaitu: Masyarakat yang aman dan sejahtera. Karena semenjak tiga dasa warsa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto belum mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Keberpihakan atau mengangkat harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat sudah tercantum di lembaran negara seperti UUD 1945, TAP MPR dalam bentuk GBHN, dan kini ada UU Otonomi Daerah, RENSTRANAS. Namun falsafah negara tersebut belum mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik. Bahkan Frans Magnis Suseno dan Syafie Ma’arif (2003) memprediksi, bila Pemilu 2004 gagal maka siap-siap bangsa ini masuk jurang kehancuran. Hasil pengamatan empiris menyebutkan dari 213 negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-6 sebagai negara terkorupsi. Dulu korupsi hanya pada lingkaran presiden Suharto, namun sekarang setelah otonomi daerah sudah merambah seluruh lembaga pemerintahan di daerah. Buruknya tata pemerintahan demikian – kalau dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bencana laten yang pada suatu saat akan terjadi revolusi atau perubahan besar (great desruption) dan akhirnya menimbulkan kekacauan (chaos).

Euphoria desentralisasi dalam nilai negara demokratis yang bebas kebablasan dikhawatirkan munculnya stigma disintegrasi bangsa. Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang setengah hati adalah kesempatan oknum-oknum profokator masuk di tengah kegelisahan masyarakat akan memunculkan kembali opini Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.

Papua yang memiliki penduduk 2,5 juta diantaranya 300-an suku, dan 40% kaum pendatang dari luar Papua mulai terusik semenjak keinginan Papua untuk memisahkan diri pada 1999, memancing eksodus warga pendatang untuk ke luar Papua. Hadiah Otsus Papua pun bertiup isu papuanisasi seluruh lapisan pemerintahan, terakhir simpang siur pemekaran propinsi Papua menjadi tiga memicu konflik horisontal: antar suku maupun antar penduduk asli dengan pendatang.

Mengapa komunitas pendatang menjadi sasaran konflik? Hampir sebagian besar perekonomian dan jabatan pemerintahan dipegang oleh kaum pendatang atau migran-perantau. Ekonomi dipegang oleh pendatang China, Bugis-Makssar dan Jawa. Demikian juga jabatan di pemerintahan pada priode tahun 1970-an – 1995 banyak dipegang oleh orang dari Jawa, Maluku, Sulut dan Toraja . Dari sinilah muncul kebencian: “Kita dijajah oleh orang Jawa.” Sinyalemen kebencian ‘orang papua’ terhadap ‘orang jawa’ diungkapkan oleh Hajriyanto Y. Tohari, Sekjen DPP Muhammadiyah mengungkapkan bahwa betapa kini orang di luar Jawa membenci orang Jawa. Orang di luar Jawa, seakan menganggap orang menjajah di wilayah mereka. Kalau dibiarkan hujatan seperti ini akan memicu disintegrasi bangsa dan akibatnya akan dibayar mahal oleh bangsa ini (Republika, 8 September 2003). Selain di Papua kebencian terhadap orang jawa juga terjadi di Aceh yang dilakukan oleh GAM terhadap warga transmigrasi asal pulau Jawa yang kini mengungsi ke propinsi sekitarnya akibat operasi militer.

Melalui telah pustaka mata kuliah Pengantar ke Falsafah Sains (PPS 702) ini penulis mencoba menemukan proposisi-proposisi konstruktif yang menyebabkan munculnya kebencian kepada orang Jawa khususnya di Papua dan menemukan jawaban penanggulangan melalui pendekatan komunikasi antarbudaya.

PERMASALAHAN DI PAPUA

Pembangunan dianggap berhasil bila pembangunan itu sendiri mampu mensejahtrakan masyarakat dan mandiri sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berjalan baik mana kala partisipasi masyarakat ikut dalam pembangunan itu. Namun harapan melalui pendekatan pembangunan pertumbuhan mengalami distorsi kepada lapisan masyarakat tertentu (konglomerat dan pejabat), justru menghasilkan kesenjangan ekonomi, sosial dan politik di tengah bangsa Indonesia. Apakah model pembangunan Rostow telah gagal? Sebuah model adalah ‘alat’ akan bermanfaat bila pemakai alat itu mampu dan komited menghasilkan pembangunan yang dicita-citakan bersama.

Larutnya Pemerintah Pusat melalui kebijakan top down membuat masyarakat merasa ‘dipaksa’ menelan kebijakan yang belum tentu cocok. Penyeragaman model pembangunan sama dengan menghilangkan potensi lokal yang beribu-ribu banyaknya. Kebijakan keuangan dan regulasi/perijinan dipegang pemerintah pusat membuat pemerintah daerah bagai ‘macan ompong’; hasil kekayaan daerah diserap oleh pusat. Daerah hanya berfungsi sebagai ‘satpam’ yang menjaga sumberdaya alam yang sudah hancur. Ketika muncul kesadaran untuk menuntut hak-hak masyarakat lokal ketika itu pula depresi militer dikerahkan untuk meredam gejolak masyarakat.

Hasil pembangunan adalah kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Di daerah kaya sumberdaya alam seperti Papua hanya dirasakan oleh pendatang dan pejabat-pejabat tertentu. Sumberdaya manusia masyarakat asli Papua sangat rendah sebagai penyebab utama tidak mampu berpartisipasi dan berkompetisi dengan para pendatang. Ada kecenderungan penduduk asli ‘manja’ dengan ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki sedangkan pendatang memiliki tekad ‘kerja keras’ untuk hidup yang lebih baik. Hasilnya adalah ketergantungan hidup antara si miskin terhadap si kaya dan kesenjangan hidup sosial. Dalam kehidupan masyarakat yang tidak seimbang akan muncul kecemburuan-kecumburuan sosial. Kalau kecemburuan ini tidak dijembatani akan menimbulkan kompensasi yang berlebihan dalam bentuk kekerasan dan perpecahan. Perpecahan masyarakat inilah adalah pertanda disintegrasi bangsa akan menjadi kenyataan.