masyarakat.

a. Berorientasi pada masyarakat.

Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;


b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan

melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masarakat;


c. Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat.

Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global;


d. Berwawasan Lingkungan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka pendek, menengah dan

panjang;


e. Tidak diskriminatif.

Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak diskriminatif sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu.


f. Kemitraan.

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip emitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah.


g. Berbasis Pemerintahan yang bersih.

Penyelenggaraan emerintahan berbasis pada clean governments dan good overnance;


h. Anggaran berbasis kinerja.
Pengelolaan anggaran ilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis inerja.