Langsung saja, begini, saya mau kastau teman-teman Papua; pejabat Indonesia tidak tahu demokrasi!Otsus, Pilkada, Pemekaran, penerimaan CPNS dll, itu usaha terakhir Indonesia menghambat –karena sudah tidak sanggup lagi -keinginan orang Papua melepasakan diri dari NKRI. Maka tidak heran, bahwa ketidaksanggupan itu nampak terlihat, mereka menempuh dengan berbagai cara untuk meredam keinginan Papua.
Misalnya mengkucurkan trilyunan rupiah uang Otsus Papua. Mereka mengira itu demokratis. Padahal itu semua maksudnya meredam dan menimalisir orang Papua dari aksi-aksi menuntut Merdeka. Tapi ingat, semuanya akan gagal! Saat ini pejabat Indonesia mencari perhatian dunia dan PBB, seaka mereka tahu demokrasi, padahal Indonesia tidak tahu dan buta Demokrasi Berbicara soal demokrasi maka Indonesia tahu karena itu sanggup. Tapi praktek demokrasi Indonesia buta demokrasi. Indonesia tidak pernah punya tradisi demokrasi. Budaya Indonesia masa lalu adalah feodalisme teokrasi yang dipengaruhi Budha, Hindu dan Islam. Maka demokrasi sebagai wacana Indonesia dapat dan sanggup ngomong demokrasi. Namun mentalitas, yang berarti budaya, Indonesia tidak punya refrensi demokrasi dalam tradisinya. Karena masa lalu Indonesia adalah dominasi budaya "timur asing", karena itu Indonesia buta, alias bodoh demokrasi. Mau tahu bukti? Buktinya adalah bahwa masih Indonesia klaim Papua bagian dari NKRI. Ini adalah bukti paling telanjang, Indonesia memang tidak tahu demokrasi. Klaim itu sesungguhnya anomali demokrasi. Indonesia menghambat prose demokrasi dengan berbagai cara misalnya, pemekaran agar ada kesempatan lapangan kerja atau PNS dengan kucuran dana Otsus Papua agar orang Papua tidak melakukan aksi separatisme.
Indonesia belajar teori, tapi praktek demokrasi berarti praxis, yang nyata hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka demokrasi Indonesia anomali, karena itu sulit, mengingat demokrasi bukan semata perangkat, tapi proses, dalam praxis kehidupan sehari-hari yang itu didalamnya juga berarti mentaliltas. Karena itu Indonesia tanpa malu-malu harus belajar demokrasi pada kebudayaan Suku Dani, karena Budaya Suku Dani Papua lebih dekat pada demokrasi murni (Astrid Susanto-Sunario, 1993). Amerika yang ditiru dan dijiblak oleh bangsa-bangsa Asia umumnya dan Indonesia khususnya sesungguhnya tidak memiliki refrensi demokrasi cukup memadai. Bahkan sulit dihayati untuk dimengerti Indonesia berbudya feodalistik pada masa lalu. Amerika menghidupkan gudung Capytol sebagai upaya menghayati demokrasi lebih dekat dari asal yang sesunguhnya demokrasi Yunani pada masa silam telah lama dilupakan orang (Cak-Nur, 1995). Sedangkan Jawa dan sejumlah daerah Indonesia pada masa lalu adalah budaya feodalistik atau kerajaan, jadi tidak menghayati demokrasisesungguhnya. Substansi dari demokrasi adalah penegakan HAM, Keadilan, kedaulatan rakyat dan pemerintahan bersih dari KKN. Demikiankah dalam kebernegaraan Indonesia dewasa ini? Tidak!
*** ***
Kemerdekaan adalah masalah hak yang dijamin demokrasi dan ham secara alami/natural law (sunnataullah), tidak ada kutu busuk satu siapapun pun dapat menghalanginya kalaw tidak Andalah pelanggar ham n demokrasi itu.
Misalnya mengkucurkan trilyunan rupiah uang Otsus Papua. Mereka mengira itu demokratis. Padahal itu semua maksudnya meredam dan menimalisir orang Papua dari aksi-aksi menuntut Merdeka. Tapi ingat, semuanya akan gagal! Saat ini pejabat Indonesia mencari perhatian dunia dan PBB, seaka mereka tahu demokrasi, padahal Indonesia tidak tahu dan buta Demokrasi Berbicara soal demokrasi maka Indonesia tahu karena itu sanggup. Tapi praktek demokrasi Indonesia buta demokrasi. Indonesia tidak pernah punya tradisi demokrasi. Budaya Indonesia masa lalu adalah feodalisme teokrasi yang dipengaruhi Budha, Hindu dan Islam. Maka demokrasi sebagai wacana Indonesia dapat dan sanggup ngomong demokrasi. Namun mentalitas, yang berarti budaya, Indonesia tidak punya refrensi demokrasi dalam tradisinya. Karena masa lalu Indonesia adalah dominasi budaya "timur asing", karena itu Indonesia buta, alias bodoh demokrasi. Mau tahu bukti? Buktinya adalah bahwa masih Indonesia klaim Papua bagian dari NKRI. Ini adalah bukti paling telanjang, Indonesia memang tidak tahu demokrasi. Klaim itu sesungguhnya anomali demokrasi. Indonesia menghambat prose demokrasi dengan berbagai cara misalnya, pemekaran agar ada kesempatan lapangan kerja atau PNS dengan kucuran dana Otsus Papua agar orang Papua tidak melakukan aksi separatisme.
Indonesia belajar teori, tapi praktek demokrasi berarti praxis, yang nyata hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka demokrasi Indonesia anomali, karena itu sulit, mengingat demokrasi bukan semata perangkat, tapi proses, dalam praxis kehidupan sehari-hari yang itu didalamnya juga berarti mentaliltas. Karena itu Indonesia tanpa malu-malu harus belajar demokrasi pada kebudayaan Suku Dani, karena Budaya Suku Dani Papua lebih dekat pada demokrasi murni (Astrid Susanto-Sunario, 1993). Amerika yang ditiru dan dijiblak oleh bangsa-bangsa Asia umumnya dan Indonesia khususnya sesungguhnya tidak memiliki refrensi demokrasi cukup memadai. Bahkan sulit dihayati untuk dimengerti Indonesia berbudya feodalistik pada masa lalu. Amerika menghidupkan gudung Capytol sebagai upaya menghayati demokrasi lebih dekat dari asal yang sesunguhnya demokrasi Yunani pada masa silam telah lama dilupakan orang (Cak-Nur, 1995). Sedangkan Jawa dan sejumlah daerah Indonesia pada masa lalu adalah budaya feodalistik atau kerajaan, jadi tidak menghayati demokrasisesungguhnya. Substansi dari demokrasi adalah penegakan HAM, Keadilan, kedaulatan rakyat dan pemerintahan bersih dari KKN. Demikiankah dalam kebernegaraan Indonesia dewasa ini? Tidak!
*** ***
Kemerdekaan adalah masalah hak yang dijamin demokrasi dan ham secara alami/natural law (sunnataullah), tidak ada kutu busuk satu siapapun pun dapat menghalanginya kalaw tidak Andalah pelanggar ham n demokrasi itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar