Naiknya suhu politik di Papua

Naiknya suhu politik dan kerusuhan di Papua harus segera disikapi serius oleh pemerintah. Jika terlambat, eskalasi kerusuhan itu bisa dimanfaatkan pihak asing untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

’’Kalau Jakarta tidak sigap, kita khawatir ada operasi intelijen asing di sana yang berbahaya,’’ ujar Ketua Komisi 1 Bidang Hubungan Luar Negeri DPR Mahfudz
Sidiq Sabtu (6/8).

Menurut Mahfudz, pihak asing bisa menggunakan isu Papua untuk mencari dukungan internasional yang memojokkan Indonesia. ’’Ujung-ujungnya nanti ada desakan agar Papua dibuat seperti Timor Leste,’’ katanya.
Tindak kekerasan akhir-akhir ini meningkat di Papua dan telah menelan korban jiwa 23 orang, termasuk seorang anggota TNI dan seorang anggota Brimob.
Diawali pada 29 Juli lalu, sekitar 16 orang anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) mendatangi proyek pembangunan tower TV di Kabupaten Paniai, Papua. Mereka melarang dua orang pekerja melanjutkan pekerjaannya.

Selanjutnya, dua orang itu melapor kepada aparat yang akhirnya terjadi baku tembak saat aparat mengecek lokasi kejadian. Di TKP,ditemukan barang bukti berupa 7 butir amunisi SS1, amunisi mouser, 1 sangkur, 3 pasang bot, dan dokumen-dokumen OPM.
Bentrokan berdarah juga terjadi saat pemilihan kepala daerah (pilkada) di Illaga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (31/7) yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, termasuk seorang anggota Brimob. Di lokasi yang sama, kembali terjadi saling serang dua pendukung calon bupati yang mengakibatkan rumah, mobil dinas, dan satu unit rumah adat Papua Tabuni rusak, serta pembakaran kantor KPU.

Peristiwa berdarah lainnya terjadi pada 1 Agustus 2011. Saat itu beberapa orang anggota OPM menghadang kendaraan sipil di Kampung Nafri, Abepura, Papua. Dalam peristiwa tersebut, empat orang tewas. Salah seorang di antara korban tewas itu anggota TNI.
Menurut Mahfudz, tidak ada salahnya pemerintah segera mengambil langkah kekeluargaan. Sebab, inti masalah yang dihadapi adalah kesejahteraan.

Apalagi, dana otonomi khusus (otsus) triliunan rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat tidak pernah dirasakan warga Papua akibat sikap koruptif pejabat pemda.
’’Uang yang dikucurkan hingga Rp 21 triliun selama otsus, tapi sampai ke bawah kurang dirasakan. Pemda juga harus bertanggung jawab,’’ katanya.
Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin memastikan, pemerintah serius berupaya meredam konflik di Papua. ’’Ini sudah menjadi komitmen bersama. Bapak Menhan memberikan atensi khusus dan selalu memantau situasi,’’ katanya.
Bagaimana operasi intelijen asing? Hartind mengatakan, upaya itu tetap diwaspadai. ’’Ada bagian sendiri yang menangani itu. Misalnya, bagian kontraintelijen BIN (Badan Intelijen Negara),’’ tuturnya. (rdl/c4/agm)