OTSUS GAGAL

JAYAPURA-Kegaga­lan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khu­sus (Otsus) bagi Propinsi Papua, jangan salah tafsirkan kepada pejabat Papua, yaitu, Gubernur, DPRP dan MRP, mereka menjalankan otsus sesuai berdasarkan petunjuk atau juklak dari pemerintah pusat, namun ditekan kepada pejabat Papua, pada akhirnya ketidakberhasilan pembangunan nampak di lapangan.

Demikian kata Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Zocretes Sofyan Yoman, S.Th. MA kepada Bintang Papua ketika menghadiri undangan acara pelantikan Ikatan Mahsiswa Kabupaten Jayawijaya di Asrama Nayak sabtu menaggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Ketua DPRP John Ibo saat membuka kegiatan Laporang Pertanggungjawaban Gubernur Papua di aula Bank Papua beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tidak berjalan baik. Otonomi Khusus (Otsus) selama 8 Tahun silam karena mempermainkan orang pusat kepada pejabat Papua, maka solusi yang harus mengatasi persoalan Papua adalah, mendamaikan antara pemerintah pusat dan daerah yang di mendiasi oleh pihak ketiga terhadap masalah Papua, yaitu melalui dialog internasional.

Dalam perjalanan keberhasilan otsus tidak konsekuen oleh pemerintah pusat, akibatnya terlambatnya terbentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) di tahun 2005. yang seharusnya setelah memberikan otonomi khususpula harus membentuk lembaga MRP, pada akhirnya tidak ada fungsi kontrol penangganan masalah otsus Papua, dan berbagai macam persoalan di Papua." Otsus hanya pembohongan publik kepada masyarakat Papua, Pendidikan hancur-hancuran akibat kurang kontrol dengan".

Otonomi Khusus menjadi sorotan dimata dunia karena penangganan dan implementasinya tidak secara konsekuensinya. untuk itu harus ada sebuah lembaga komisi Perdamian Keadilan harus di bentuk di Papua. dengan tujuan menambung berbagai aspirasi tentang persoalan Papua, jika tidak maka penyelesaian Papua harus dialog internasional yang di mediasi olah pihak ketiga.

" dana otonomi khusus itu, kalau pemerintah di beri uang perorang pasti saya tahu tetapi menyangkut volume bantuan sejumlah besar dananya dari pemerintah daerah melalui Otonomi Khusus kami belum tahu", jeleknya.

Ketidak berhasilan Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, pemerintah pusat harus jelih melihat akar permasalah Papua, jika tidak maka perjuangan rakyat Papua sudah mendapat tempat di hati rakyat internasional yang akan mendu­kung dari perbagai dedominsi tentang pemerhati Papua, maka pemerintah Pusat seakan menjadi bumerang terhadap orang Papua. hal belum terlaksananya oleh Pemerintah pusat, sehingga penyelesaian masalah Papua harus melalui dialog internasional, yang akan di mediasi pihak ketiga