Pembangunan dianggap berhasil bila pembangunan itu sendiri mampu mensejahtrakan masyarakat dan mandiri sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berjalan baik mana kala partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara aktif. Namun harapan melalui pendekatan pembangunan pertumbuhan oleh lapisan masyarakat tertentu (konglomerat dan pejabat), justru menghasilkan kesenjangan ekonomi, sosial dan politik di tengah bangsa Indonesia. Apakah pembangunan sudah menyentuh lapisan masyarakat papua? Sebuah pembangunan adalah ‘alat’ yang mampu dan memilki komitmen untuk memajukan pembangunan diberbagai aspek kehidupan yang telah dicita-citakan bersama.
Jakarta hanya memerintahkan pejabat lokal papua untuk menjalankan pembangunan, membuat masyarakat merasa ‘dipaksa’ menelan kebijakan yang belum tentu disukai oleh masyarakat papua. Karna model pembangunan sama dengan menghilangkan potensi lokal yang beribu-ribu banyaknya. Kebijakan keuangan dan regulasi/perijinan dipegang pemerintah pusat membuat pemerintah daerah tak bergigi ‘atau ompong’; sebab hasil kekayaan daerahnya diserap oleh jakarta. Daerah hanya berfungsi sebagai ‘satpam’ yang menjaga sumberdaya alam yang telah hancur. Ketika muncul kesadaran untuk menuntut hak-hak masyarakat lokal ketika itu pula infansi militer dikerahkan untuk meredam gejolak masyarakat.
Hasil pembangunan yang dimaksud adalah kesenjangan sosial antara jakarta dan papua. Di daerah-daerah kaya sumberdaya alamnya seperti Papua hanya dirasakan oleh pendatang sebagai kelompok yang memiliki skiil serta para pemilik modal dan pejabat-pejabat tertentu. Sumberdaya manusia masyarakat asli Papua sangat rendah sebab penyebab utamanya masyarakat papua dianggap tidak mampu berpartisipasi dan berkompetisi dengan para pendatang. Ada kecenderungan penduduk asli ‘manja’ dengan ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki sedangkan pendatang memiliki tekad dan ‘kerja keras’ untuk hidup yang lebih baik. Hasilnya adalah ketergantungan hidup antara si miskin terhadap si kaya dan kesenjangan hidup sosial. Dalam kehidupan masyarakat papua yang tidak seimbang akan muncul kecemburuan-kecumburuan sosial. Kalau kecemburuan ini tidak dijembatani akan menimbulkan kompensasi yang berlebihan dalam bentuk kekerasan dan perpecahan. Perpecahan masyarakat inilah adalah pertanda disintegrasi bangsa akan menjadi kenyataan..
Jakarta hanya memerintahkan pejabat lokal papua untuk menjalankan pembangunan, membuat masyarakat merasa ‘dipaksa’ menelan kebijakan yang belum tentu disukai oleh masyarakat papua. Karna model pembangunan sama dengan menghilangkan potensi lokal yang beribu-ribu banyaknya. Kebijakan keuangan dan regulasi/perijinan dipegang pemerintah pusat membuat pemerintah daerah tak bergigi ‘atau ompong’; sebab hasil kekayaan daerahnya diserap oleh jakarta. Daerah hanya berfungsi sebagai ‘satpam’ yang menjaga sumberdaya alam yang telah hancur. Ketika muncul kesadaran untuk menuntut hak-hak masyarakat lokal ketika itu pula infansi militer dikerahkan untuk meredam gejolak masyarakat.
Hasil pembangunan yang dimaksud adalah kesenjangan sosial antara jakarta dan papua. Di daerah-daerah kaya sumberdaya alamnya seperti Papua hanya dirasakan oleh pendatang sebagai kelompok yang memiliki skiil serta para pemilik modal dan pejabat-pejabat tertentu. Sumberdaya manusia masyarakat asli Papua sangat rendah sebab penyebab utamanya masyarakat papua dianggap tidak mampu berpartisipasi dan berkompetisi dengan para pendatang. Ada kecenderungan penduduk asli ‘manja’ dengan ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki sedangkan pendatang memiliki tekad dan ‘kerja keras’ untuk hidup yang lebih baik. Hasilnya adalah ketergantungan hidup antara si miskin terhadap si kaya dan kesenjangan hidup sosial. Dalam kehidupan masyarakat papua yang tidak seimbang akan muncul kecemburuan-kecumburuan sosial. Kalau kecemburuan ini tidak dijembatani akan menimbulkan kompensasi yang berlebihan dalam bentuk kekerasan dan perpecahan. Perpecahan masyarakat inilah adalah pertanda disintegrasi bangsa akan menjadi kenyataan..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar