Hasil diskusi berdasar penggamatan tengtan pembangunan di Propinsi Papua dan papua Barat dalam berbagai bidang.
Bidang-bidang yang harus di kaji ulang menurut mahasiswa Fakfak dalam diskusi lepas ( non formal)beberapa waktu lalu di kota study Jogjakarta ” adalah Bidang pendidikan, sosial, budaya, politik kesehatan, dan perempuan Papua.
A. Bidang Pendidikan.
Propinsi Papua adalah paling kecil jumlah penduduknya dari sekian propinsi yang ada di negara Indonesia, Tapi memiliki luas pulau yang luar biasa besarnya dibanding propinsi lainnya, dan sering dikatakan sebagai pulau terbesar di negara kepulauan Indonsia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ia tidak mampu mengurus rumah tangganya padahal Papua memiliki jumlah penduduk paling minim dibanding propinsi lainnya.
Ada sebuah paradigma yang berkembang secara pesat didalam negara ini, sebagai sebuah isu yang disembunyikan oleh kaum elit politik negara ini dan itu mungkin saja ditiru oleh kaum elit didaerah bahwa; Kalau masyarakatnya pintar maka kaum elit sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal suatu negara itu akan berkembang menjadi negara maju bila pendidikannya gratis. Bila pendidikan gratis, maka tentu saja semua masyarakat memiliki wawasan yang luas serta punya keinginan untuk berstudy dimana saja dan kapan saja ia inginkan. Tapi yang terjadi bila pendidikan gratis bagi masyarakat Papua, khususnya generasi muda Papua, itulah yang ditakutkan oleh pemerintah pusat maupun elit politik lokal di Papua. Disini yang terjadi adalah logika politik yang ditamankan sejak dini oleh bangsa Indonesia bahwa; Jika orang Papua pintar maka ia akan mudah mencapai cita-citanya sebagai sebuah bangsa yang bebas lepas dari linkungan NKRI.
Didalam RAS (Rancangan Anggaran Sementara) pada halaman pertama dan bab pertama, topic masalah yang dibahas lebih dulu adalah Dana pengembangan pendidikan. Maka yang dirasa perlu untuk disampaikan adalah beberapa hal sebagai berikut;
1. Apakah selama ini pemerintah propinsi Papua merasa Mahasiswa Papua sebagai aset?
2. apa kontribusi mahasiswa papua terhadap pemeritah propinsi papua
3. Adakah pemerintah propinsi Papua ikut melihat mahasiswa Papua. sebagai aset dan ujungtombak dalam pembangunan propinsi Papua.
Dari ketiga pertanyaan diatas, merupakan pertanyaan yang paling mendasar dalam hubungan pemerintah propinsi Papua dan mahasiswanya disetiap kota study yang ada di NKRI.
Karena menurut kenyataan yang terjadi dilapangan selama ini, dan Otonomi Khusus yang sudah berjalan hampir lima tahun ternyata masih banyak persoalan pendidikan yang belum ditangani secara efektif dan efisien. Mengapa demikian? Kita contohkan saja dengan beberapa kasus yang ada; misalnya,
1. Belum adanya penangan beasiswa yang menyentuh seluruh mahasiswa papua.
2. Tidak adanya pendataan dari pemda papua dan papua barat terhadap mahasiswa Papua disetiap kota study.
3. Selama ini pemerintah selalu mengutamakan pegawainya untuk mendapat beasiswa (tugas belajar)
4.Tidak adanya transparansi biaya pendidikan dari pemerintah daerah dengan mahasiswanya disetiap kota study yang ada.
5.Kurang maksimalnya fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap mahasiswa penerima beasiswa.
"Tapi pada kenyataannya RAS tidak pernah dijalankan sesuai dengan yang tertera dalam konsep". (coba teman-teman pikirkan)
Melihat kenyataan selama ini mahasiswa Papua yang sedang studi di luar pulau Papua mereka akan kembali ke papua dan bekerja di instansi yang ada, baik pemerintah maupun swasta.
B. Bidang Politik, Sosial dan Hukum & HAM
Keberadaan kondisi masarakyat Papua di tinjau dari segi politik, sosial dan hukum, belum ada satu pemahaman yang baik antara pemerintah dan masarakyat. Sehingga sulit untuk mewujudkan masyarakyat yang demokratis secara politik, sosial dan adil menurut hukum. Misalnya kinerja pemerintah daerah propinsi Papua masih disisipi proses sentralisasi dan bukan desentralisasi; Sebagai contoh kasus; dana otsus masih di tahan oleh pemerintah pusat dan baru dianggarkan pada setiap tahun aggaran, sehingga kata; kekhususan dari Otonomi Khusus itu perlu dipertanyakan.
Dari kesekian persoalan diatas, apakah kualitas kerja dari pegawai negeri sipil di proponsi papua yang kurang efektif? Ataukah memang tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk menangani semua persoalan sosial yang terjadi Papua. Munculnya suatu anggapan yang mulai perlahan-lahan merambak di dalam orang Papua itu sendiri. bahwa masyarakat dari propinsi Papua berbeda dengan propinsi papua Barat (masyarakatnya).
Orang Pribumi merasa ingin dihargai sebagai penduduk penentu kebijakan di Papua, sedangkan orang pendatang merasa berhak untuk tinggal dipapua untuk mencari nafkah hidup. Membanjirnya orang pendatang ke Papua sangat drastis membuat kesenjangan sosial di Papua semaking tinggi. Orang Papua mulai merasa tersisit dengan hadirnya kaum howodhowodamani (kaum pendatang).
Pemerintah propinsi papua dan propinsi papua barat harus membatasi lajunya kaum howodhowoddamani datang ke Papua dengan membuat peraturan daerah yang mengikat mereka.
Pemerintah propinsi Papua dan propinsi papua barat harus bertindak sebagai pelayan dan bukan sekedar memerintah bagi masyarakat Papua.
Dari sisi hukum, pemerintah Propinsi / pemda harus memberdayakan fungsi pengadilan negeri dan LBH yang ada di Papua untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum.
Sebagai contoh yang selama ini ada di Papua, banyak tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer terhadap masyarakat yang tidak pernah diproses sebagai suatu kasus yang serius di pengadilan. Padahal menurut ketentuan hukum internasional maupun dalam hukum mengenai hak asasi manusia bahwa tidak boleh terjadi tindakan swewenang-wenang terhadap manusia lain yang dibuat oleh salah satu pihak. Karena setiap manusia/ orang per orang mempunyai hak yang sama dan hak untuk membela dirinya sendiri.
C. Bidang Budaya
Pemerintah Papua harus bekerja sama dan membuka peluang bagi NGO (lembaga non pemerintah)/ LSM untuk membantu kinerja kerja pemerintah. Pemerintah Papua harus memberdayakan pranata-pranata sosial yang ada di Papua dalam membantu pemerintah dalam pengembangan program pemerintah daerah. Misalnya pemerintah harus melihat lembaga masyakat adat sebagai mitra dan bukan tundingan yang bersifat politik.
Lembaga masyarakat adat juga jangan hanya berfokus pada satu persoalan tanpa ada kreatifitas untuk mengembangkan potensi lokal, misalnya pengembangan tempat wisata, pengembangan rumah adat sebagai potensi lokal yang bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.
Lembaga masyarakat adat dan pemerintah harus bekerja sama dalam kajian-kajian mengenai sejarah budaya/ adat setempat untuk dikaji secara ilmiah, misalnya dengan membentul lembaga-lembaga kecil yang berfokus pada kajian budaya, seperti penulisan cerita-cerita mengenai adat istiadat, lagu daerah, tarian daerah dan lainnya yang berkaitan dengan sisi budaya masyarakat Papua dan Papua barat secara keseruluhan.
D.Bidang ekonomi.
Masalah ekonomi merupakan hal yang paling penting; karna ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan faktor kesejahtraan masyarakat,. Mengapa demikian? Sebagai contoh; kalau orang lapar maka ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan uluran tangan dari orang lain, kalau orang lapar maka ia akan secara perlahan-lahan lemas dan mati.
Tapi ekonomi yang dimaksud disini adalah bagaimana kehidupan masyarakat bisa lepas dari kemiskinan yang selalu menhimpit kehidupan mereka.
Untuk memberdayakan ekonomi rakyat, maka perlu ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya dengan mengembangkan potensi pertanian, atau apa saja yang bisa dihasilkan masyarakat Papua untuk menopang kehidupan orang Papua itu sendiri.
Pengembangan dibidang pertanian juga harus dikuti dengan segmen pasar yang jelas. Contoh misalnya masyarakat menanam PALA, kalau terjadi kelebihan produksi, tidak ada pasar/ infestor di Papua yang mau mengekspor komoditi tersebut (Zegment pasar tidak jelas). Disini diminta peran pemerintah untuk mencari infestor. Tapi kenyataannya selama ini tidak ada. Akhirnya Pala di Fakfak harus dijual dibawah standar harga kepada kaum China. Dan kaum China seenaknya memainkan harga Pala. Masyarakat Fakfak miskin total/ dibiarkan miskin dan harta kekayaan termahal milik orang Fakfak seperti Pala harus terjual dengan harga yang tidak sesuai, padahal merupakan komoditi eksport bagi Fakfak bila ada investor yang menangani masalah PALA, dan ekonomi masyarakat lokal akan meningkat secara perlahan-lahan.
E. Bidang Kesehatan
Ada beberapa persoalan mendasar yang harus dibahas dan ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Diantara transparansi dana kesehatan bagi masyarakat. Karena selama ini ada dana kesehatan masyarakat tapi hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui hal tersebut. Penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS sebagai mesin pembunuh generasi Papua dan kehidupan social orang papua, baik Papua amber maupun Papua komen, yang berdomisili di Papua. Dan diduga keras oleh berbagai kalangan bahwa penyakit AIDS di Papua adalah proses Genosida
Serta pemerintah harus menanggulangi tempat-tempat prostitusi yang semakin banyak di Papua dan tanpa kontrol yang jelas dari pihak kesehatan,sehingga dapat mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS.
Banyaknya masalah prostitusi mengakibatkan banyak generasi Papua dalam usia subur tertular penyakit HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan masalah IMS (Infeksi Menular Seksual)
Penanggulan Gizi buruk bagi generasi Papua, khususnya pada anak dibawa umur, karena menurut penelitian sekitar 34% anak-anak di Papua mengalami kekurangan gizi. Karena hal ini berkaitan erat dengan perkembangan intelegencia anak pada masa sekolah nanti. Gizi yang kurang membuat seorang anak papua akan kurang cerdas atau kurang mampu menyerap apa semua pelajaran disekolah.
Kurangnya transparansi dari pemerintah daerah mengenai dana RASKIN, sehingga membuat orang harus berobat dengan membayar, pada hal fungsi dana RASKIN dalam bidang kesehatan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis.
F. Perempuan Papua.
Ada sebuah filosofi yang sering kali kita dengar bahwa; Wanita adalah tiang negara, apabila rusak wanitanya maka rusaklah negara itu. Filosofi ini kita sinkronkan dia dengan wanita-wanita kita dari Papua. Kita harus menghargai perempuan sederajat dengan pria. Jangan ada diskriminasi bagi kaum perempuan sebab perempuan Papua merupakan pilar penopang bagi generasi Papua.
Satu contoh kecil saja, bila semua wanita Papua itu cerdas, dengan pemikiran dan wawasan yang bagus, maka ia akan melahirkan generasi yang maju intelektualnya (pola pikir) dalam berbagai bidang, tapi apa yang selama ini dibuat oleh pemerintah propinsi Papua dan papua barat untuk semua perempuan Papua? Adakah perempuan Papua dihargai dalam bidang pendidikan.
Hak perempuan selalu dinomorduakan, dalam bidang pendidikan selama ini di Papua. Misalnya, seorang gadis usia sekolah bila ketahuan hamil maka ia akan dikeluarkan dari sekolah, tidak sama dengan laki-laki Papua yang menghamili perempuan. Ia bisa tetap bersekolah sampai ke jenjang lebih tinggi. Ini contoh diskriminasi bagi perempuan yang mendiami bumi cendrawasih; Tapi masih banyak contoh konkrik tengtan kekerasa terhadap kaum hawa.
Untuk itu perempuan Papua harus dihargai dan dihormati sebagai sebagaimana layaknya pria dihormati, wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi Pembangunan Papua dan generasi muda di kemudian hari. By……
Chados’S *******
A. Bidang Pendidikan.
Propinsi Papua adalah paling kecil jumlah penduduknya dari sekian propinsi yang ada di negara Indonesia, Tapi memiliki luas pulau yang luar biasa besarnya dibanding propinsi lainnya, dan sering dikatakan sebagai pulau terbesar di negara kepulauan Indonsia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ia tidak mampu mengurus rumah tangganya padahal Papua memiliki jumlah penduduk paling minim dibanding propinsi lainnya.
Ada sebuah paradigma yang berkembang secara pesat didalam negara ini, sebagai sebuah isu yang disembunyikan oleh kaum elit politik negara ini dan itu mungkin saja ditiru oleh kaum elit didaerah bahwa; Kalau masyarakatnya pintar maka kaum elit sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal suatu negara itu akan berkembang menjadi negara maju bila pendidikannya gratis. Bila pendidikan gratis, maka tentu saja semua masyarakat memiliki wawasan yang luas serta punya keinginan untuk berstudy dimana saja dan kapan saja ia inginkan. Tapi yang terjadi bila pendidikan gratis bagi masyarakat Papua, khususnya generasi muda Papua, itulah yang ditakutkan oleh pemerintah pusat maupun elit politik lokal di Papua. Disini yang terjadi adalah logika politik yang ditamankan sejak dini oleh bangsa Indonesia bahwa; Jika orang Papua pintar maka ia akan mudah mencapai cita-citanya sebagai sebuah bangsa yang bebas lepas dari linkungan NKRI.
Didalam RAS (Rancangan Anggaran Sementara) pada halaman pertama dan bab pertama, topic masalah yang dibahas lebih dulu adalah Dana pengembangan pendidikan. Maka yang dirasa perlu untuk disampaikan adalah beberapa hal sebagai berikut;
1. Apakah selama ini pemerintah propinsi Papua merasa Mahasiswa Papua sebagai aset?
2. apa kontribusi mahasiswa papua terhadap pemeritah propinsi papua
3. Adakah pemerintah propinsi Papua ikut melihat mahasiswa Papua. sebagai aset dan ujungtombak dalam pembangunan propinsi Papua.
Dari ketiga pertanyaan diatas, merupakan pertanyaan yang paling mendasar dalam hubungan pemerintah propinsi Papua dan mahasiswanya disetiap kota study yang ada di NKRI.
Karena menurut kenyataan yang terjadi dilapangan selama ini, dan Otonomi Khusus yang sudah berjalan hampir lima tahun ternyata masih banyak persoalan pendidikan yang belum ditangani secara efektif dan efisien. Mengapa demikian? Kita contohkan saja dengan beberapa kasus yang ada; misalnya,
1. Belum adanya penangan beasiswa yang menyentuh seluruh mahasiswa papua.
2. Tidak adanya pendataan dari pemda papua dan papua barat terhadap mahasiswa Papua disetiap kota study.
3. Selama ini pemerintah selalu mengutamakan pegawainya untuk mendapat beasiswa (tugas belajar)
4.Tidak adanya transparansi biaya pendidikan dari pemerintah daerah dengan mahasiswanya disetiap kota study yang ada.
5.Kurang maksimalnya fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap mahasiswa penerima beasiswa.
"Tapi pada kenyataannya RAS tidak pernah dijalankan sesuai dengan yang tertera dalam konsep". (coba teman-teman pikirkan)
Melihat kenyataan selama ini mahasiswa Papua yang sedang studi di luar pulau Papua mereka akan kembali ke papua dan bekerja di instansi yang ada, baik pemerintah maupun swasta.
B. Bidang Politik, Sosial dan Hukum & HAM
Keberadaan kondisi masarakyat Papua di tinjau dari segi politik, sosial dan hukum, belum ada satu pemahaman yang baik antara pemerintah dan masarakyat. Sehingga sulit untuk mewujudkan masyarakyat yang demokratis secara politik, sosial dan adil menurut hukum. Misalnya kinerja pemerintah daerah propinsi Papua masih disisipi proses sentralisasi dan bukan desentralisasi; Sebagai contoh kasus; dana otsus masih di tahan oleh pemerintah pusat dan baru dianggarkan pada setiap tahun aggaran, sehingga kata; kekhususan dari Otonomi Khusus itu perlu dipertanyakan.
Dari kesekian persoalan diatas, apakah kualitas kerja dari pegawai negeri sipil di proponsi papua yang kurang efektif? Ataukah memang tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk menangani semua persoalan sosial yang terjadi Papua. Munculnya suatu anggapan yang mulai perlahan-lahan merambak di dalam orang Papua itu sendiri. bahwa masyarakat dari propinsi Papua berbeda dengan propinsi papua Barat (masyarakatnya).
Orang Pribumi merasa ingin dihargai sebagai penduduk penentu kebijakan di Papua, sedangkan orang pendatang merasa berhak untuk tinggal dipapua untuk mencari nafkah hidup. Membanjirnya orang pendatang ke Papua sangat drastis membuat kesenjangan sosial di Papua semaking tinggi. Orang Papua mulai merasa tersisit dengan hadirnya kaum howodhowodamani (kaum pendatang).
Pemerintah propinsi papua dan propinsi papua barat harus membatasi lajunya kaum howodhowoddamani datang ke Papua dengan membuat peraturan daerah yang mengikat mereka.
Pemerintah propinsi Papua dan propinsi papua barat harus bertindak sebagai pelayan dan bukan sekedar memerintah bagi masyarakat Papua.
Dari sisi hukum, pemerintah Propinsi / pemda harus memberdayakan fungsi pengadilan negeri dan LBH yang ada di Papua untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum.
Sebagai contoh yang selama ini ada di Papua, banyak tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer terhadap masyarakat yang tidak pernah diproses sebagai suatu kasus yang serius di pengadilan. Padahal menurut ketentuan hukum internasional maupun dalam hukum mengenai hak asasi manusia bahwa tidak boleh terjadi tindakan swewenang-wenang terhadap manusia lain yang dibuat oleh salah satu pihak. Karena setiap manusia/ orang per orang mempunyai hak yang sama dan hak untuk membela dirinya sendiri.
C. Bidang Budaya
Pemerintah Papua harus bekerja sama dan membuka peluang bagi NGO (lembaga non pemerintah)/ LSM untuk membantu kinerja kerja pemerintah. Pemerintah Papua harus memberdayakan pranata-pranata sosial yang ada di Papua dalam membantu pemerintah dalam pengembangan program pemerintah daerah. Misalnya pemerintah harus melihat lembaga masyakat adat sebagai mitra dan bukan tundingan yang bersifat politik.
Lembaga masyarakat adat juga jangan hanya berfokus pada satu persoalan tanpa ada kreatifitas untuk mengembangkan potensi lokal, misalnya pengembangan tempat wisata, pengembangan rumah adat sebagai potensi lokal yang bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.
Lembaga masyarakat adat dan pemerintah harus bekerja sama dalam kajian-kajian mengenai sejarah budaya/ adat setempat untuk dikaji secara ilmiah, misalnya dengan membentul lembaga-lembaga kecil yang berfokus pada kajian budaya, seperti penulisan cerita-cerita mengenai adat istiadat, lagu daerah, tarian daerah dan lainnya yang berkaitan dengan sisi budaya masyarakat Papua dan Papua barat secara keseruluhan.
D.Bidang ekonomi.
Masalah ekonomi merupakan hal yang paling penting; karna ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan faktor kesejahtraan masyarakat,. Mengapa demikian? Sebagai contoh; kalau orang lapar maka ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan uluran tangan dari orang lain, kalau orang lapar maka ia akan secara perlahan-lahan lemas dan mati.
Tapi ekonomi yang dimaksud disini adalah bagaimana kehidupan masyarakat bisa lepas dari kemiskinan yang selalu menhimpit kehidupan mereka.
Untuk memberdayakan ekonomi rakyat, maka perlu ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya dengan mengembangkan potensi pertanian, atau apa saja yang bisa dihasilkan masyarakat Papua untuk menopang kehidupan orang Papua itu sendiri.
Pengembangan dibidang pertanian juga harus dikuti dengan segmen pasar yang jelas. Contoh misalnya masyarakat menanam PALA, kalau terjadi kelebihan produksi, tidak ada pasar/ infestor di Papua yang mau mengekspor komoditi tersebut (Zegment pasar tidak jelas). Disini diminta peran pemerintah untuk mencari infestor. Tapi kenyataannya selama ini tidak ada. Akhirnya Pala di Fakfak harus dijual dibawah standar harga kepada kaum China. Dan kaum China seenaknya memainkan harga Pala. Masyarakat Fakfak miskin total/ dibiarkan miskin dan harta kekayaan termahal milik orang Fakfak seperti Pala harus terjual dengan harga yang tidak sesuai, padahal merupakan komoditi eksport bagi Fakfak bila ada investor yang menangani masalah PALA, dan ekonomi masyarakat lokal akan meningkat secara perlahan-lahan.
E. Bidang Kesehatan
Ada beberapa persoalan mendasar yang harus dibahas dan ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Diantara transparansi dana kesehatan bagi masyarakat. Karena selama ini ada dana kesehatan masyarakat tapi hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui hal tersebut. Penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS sebagai mesin pembunuh generasi Papua dan kehidupan social orang papua, baik Papua amber maupun Papua komen, yang berdomisili di Papua. Dan diduga keras oleh berbagai kalangan bahwa penyakit AIDS di Papua adalah proses Genosida
Serta pemerintah harus menanggulangi tempat-tempat prostitusi yang semakin banyak di Papua dan tanpa kontrol yang jelas dari pihak kesehatan,sehingga dapat mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS.
Banyaknya masalah prostitusi mengakibatkan banyak generasi Papua dalam usia subur tertular penyakit HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan masalah IMS (Infeksi Menular Seksual)
Penanggulan Gizi buruk bagi generasi Papua, khususnya pada anak dibawa umur, karena menurut penelitian sekitar 34% anak-anak di Papua mengalami kekurangan gizi. Karena hal ini berkaitan erat dengan perkembangan intelegencia anak pada masa sekolah nanti. Gizi yang kurang membuat seorang anak papua akan kurang cerdas atau kurang mampu menyerap apa semua pelajaran disekolah.
Kurangnya transparansi dari pemerintah daerah mengenai dana RASKIN, sehingga membuat orang harus berobat dengan membayar, pada hal fungsi dana RASKIN dalam bidang kesehatan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis.
F. Perempuan Papua.
Ada sebuah filosofi yang sering kali kita dengar bahwa; Wanita adalah tiang negara, apabila rusak wanitanya maka rusaklah negara itu. Filosofi ini kita sinkronkan dia dengan wanita-wanita kita dari Papua. Kita harus menghargai perempuan sederajat dengan pria. Jangan ada diskriminasi bagi kaum perempuan sebab perempuan Papua merupakan pilar penopang bagi generasi Papua.
Satu contoh kecil saja, bila semua wanita Papua itu cerdas, dengan pemikiran dan wawasan yang bagus, maka ia akan melahirkan generasi yang maju intelektualnya (pola pikir) dalam berbagai bidang, tapi apa yang selama ini dibuat oleh pemerintah propinsi Papua dan papua barat untuk semua perempuan Papua? Adakah perempuan Papua dihargai dalam bidang pendidikan.
Hak perempuan selalu dinomorduakan, dalam bidang pendidikan selama ini di Papua. Misalnya, seorang gadis usia sekolah bila ketahuan hamil maka ia akan dikeluarkan dari sekolah, tidak sama dengan laki-laki Papua yang menghamili perempuan. Ia bisa tetap bersekolah sampai ke jenjang lebih tinggi. Ini contoh diskriminasi bagi perempuan yang mendiami bumi cendrawasih; Tapi masih banyak contoh konkrik tengtan kekerasa terhadap kaum hawa.
Untuk itu perempuan Papua harus dihargai dan dihormati sebagai sebagaimana layaknya pria dihormati, wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi Pembangunan Papua dan generasi muda di kemudian hari. By……
Chados’S *******
Tidak ada komentar:
Posting Komentar