BAPA, mengapa tidak ada orang Papua yang jadi pahlawan nasional?" tanya seorang pelajar SMA di Jayapura kepada ayahnya di rumah, setelah anak laki-laki itu pulang dengan penasaran setelah mendapatkan pelajaran Sejarah Indonesia dari gurunya di sekolah. Ayahnya, seorang kader Golkar yang aktif dalam berbagai organisasi pemerintah dan [organisasi] non-pemerintah (ornop) di Papua, agaknya kurang siap menghadapi pertanyaan
anaknya itu.
Dengan agak gugup, ia menganjurkan anaknya untuk tidak mengajukan pertanyaan itu di sekolah, melainkan hanya terbatas kepada ayahnya saja di rumah. Lalu sang ayah berceritera tentang tokoh-tokoh IriaPapua yang bergerak melawan penjajahan Belanda 12 tahun lebih lama dari pada di Jawa, di mana kekuasaan Belanda secara resmi diakhiri tanggal 27 Desember 1949. Episode di atas menunjukkan keringnya uraian tentang perjuangan orang Papua (Barat) melawan penjajahan Belanda, dalam pelajaran sejarah Indonesia yang secara resmi dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Para penulis buku-buku sejarah itu tidak dapat dipersalahkan bahwa mereka tak menampilkan seorang Papua asli pun sebagai pahlawan nasional (Indonesia). Sebab sampai saat ini pemerintah (Indonesia) belum mengangkat seorang Papua pun menjadi pahlawan nasional. Padahal, seperti yang telah disinggung di atas, orang Papua yang pro-Merah Putih harus berjuang 12 tahun lebih lama ketimbang kawan-kawan mereka di Jawa, karena kekuasaan Belanda di Irian Barat waktu itu baru diakhiri tanggal 1 Oktober 1962, sesuai dengan ketentuan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, antara Belanda dan Indonesia yang diperantarai diplomat AS, Elsworth Bunker. Peranan para pejuang asli Papua yang harus menghadapi Belanda langsung di daerah kekuasaan Belanda sampai 12 tahun sesudah Belanda angkat kaki dari Jawa dan wilayah RI lainnya, jarang disadari oleh orang-orang Indonesia yang terpelajar sekalipun. Sebaliknya, dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, kaum terpelajar di Indonesia (di luar Papua) seolah-olah melihat bahwa orang Papua sendiri hanya bersikap pasif, menunggu datangnya para "pembebas" dari wilayah Indonesia sebelah barat pulau Papua.
Ini tercermin dalam kata-kata bahwa "Indonesia" membebaskan "orang Papua" dari penjajahan Belanda. Peranan orang-orang Indonesia (non-Irian?) -- seperti Sam Ratulangi, Yos Sudarso, bahkan Benny Murdani -- dalam "membebaskan" atau "mendidik kesadaran nasional" di kalangan "orang Papua", juga terlalu dibesar-besarkan, peranan tokoh-tokoh asli Papua, seperti Marthin Indey dan Corinus Krey. Tokoh-tokoh ini masih harus masuk ke luar tahanan Belanda, termasuk di-Digul-kan, lama sesudah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menduduki kursi-kursi empuk yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda, tahun 1950. Kalau orang-orang Papua yang pro-Merah Putih saja tidak "diakui" peranannya oleh pemerintah, maka jangan harap bahwa peranan politik orang-orang Papua yang menganut suatu faham nasionalisme lain -- yang menolak kekuasaan Republik Indonesia di bumi Cendrawasi ini akan mendapat tempat dalam ilmu pencatatan sejarah (historiografi) Indonesia.
Padahal, latar-belakang historis, politis, dan sosio-antropologis dari berbagai gerakan nasionalisme "non-Merah Putih" ini sangat penting untuk diketahui, agar kita dapat lebih memahami faktor-faktor apa yang melemahkan integrasi nasional (dari kacamata Indonesia) di belahan barat Pulau Papua ini. Atau, dari kacamata yang lebih netral, hal-hal apa yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua ini pantas untuk dipertanyakan kembali. Barangkali ada baiknya saya jelaskan apa yang saya maksud dengan "kacamata yang lebih netral" tadi. Penggunaan kacamata yang lebih netral dalam menyoroti faham kebangsaan yang hidup di Papua, menurut hemat saya berarti melepaskan diri dari subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia yang menganggap Papua merupakan bagian logis dari negara yang mengklaim hak historis atas bekas wilayah Hindia Belanda. Subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia itu cenderung memberikan penilaian (value judgement ) yang negatif terhadap faham kebangsaan lain di Papua yang menolak keabsahan klaim historis Indonesia atas wilayah Papua.
Nah, dengan menggunakan kacamata yang netral tadi, saya melihat bahwa ada tiga kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Papua, yang barangkali boleh kita sebut (a) faham kebangsaan suku (ethno-nationalism ); (b) faham kebangsaan "Merah Putih"; dan (c) faham kebangsaan Papua. Kelompok pertama adalah faham kebangsaan yang tertua di papua. Tapi walaupun tua, faham nasionalisme-etnis ini belum tentu tidak penad (relevan) lagi, melihat bertahannya berbagai bentuk nasionalisme etnis di negara-negara Blok Barat maupun (eks) Blok Timur serta suatu negara Non-Blok seperti Yugoslavia. Kelompok kedua adalah faham kebangsaan yang dianut oleh orang-orang papua yang ingin mempertaruhkan masa depan mereka dalam suatu kesatuan dengan
Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara -- unitaris versus federalis yang mereka inginkan Akhirnya, kelompok ketiga adalah faham kebangsaan yang ingin melihat wilayah Papua menjadi suatu negara merdeka.
Variasi faham ini meliputi bentuk negara -- juga unitaris versus federalis --; hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang berpenduduk se rumpun Melanesia, diakui agama (Kristen) sebagai agama dominan; sistem ekonomi -- sosialisme negara versus kapitalisme -- yang bakal dianut oleh negara Papua Barat (atau Melanesia Barat) yang merdeka nantinya; serta penggunaan kekerasan versus diplomasi anti-kekerasan dalam mem-perjuangkan cita-cita kemerdekaan itu.
anaknya itu.
Dengan agak gugup, ia menganjurkan anaknya untuk tidak mengajukan pertanyaan itu di sekolah, melainkan hanya terbatas kepada ayahnya saja di rumah. Lalu sang ayah berceritera tentang tokoh-tokoh IriaPapua yang bergerak melawan penjajahan Belanda 12 tahun lebih lama dari pada di Jawa, di mana kekuasaan Belanda secara resmi diakhiri tanggal 27 Desember 1949. Episode di atas menunjukkan keringnya uraian tentang perjuangan orang Papua (Barat) melawan penjajahan Belanda, dalam pelajaran sejarah Indonesia yang secara resmi dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Para penulis buku-buku sejarah itu tidak dapat dipersalahkan bahwa mereka tak menampilkan seorang Papua asli pun sebagai pahlawan nasional (Indonesia). Sebab sampai saat ini pemerintah (Indonesia) belum mengangkat seorang Papua pun menjadi pahlawan nasional. Padahal, seperti yang telah disinggung di atas, orang Papua yang pro-Merah Putih harus berjuang 12 tahun lebih lama ketimbang kawan-kawan mereka di Jawa, karena kekuasaan Belanda di Irian Barat waktu itu baru diakhiri tanggal 1 Oktober 1962, sesuai dengan ketentuan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, antara Belanda dan Indonesia yang diperantarai diplomat AS, Elsworth Bunker. Peranan para pejuang asli Papua yang harus menghadapi Belanda langsung di daerah kekuasaan Belanda sampai 12 tahun sesudah Belanda angkat kaki dari Jawa dan wilayah RI lainnya, jarang disadari oleh orang-orang Indonesia yang terpelajar sekalipun. Sebaliknya, dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, kaum terpelajar di Indonesia (di luar Papua) seolah-olah melihat bahwa orang Papua sendiri hanya bersikap pasif, menunggu datangnya para "pembebas" dari wilayah Indonesia sebelah barat pulau Papua.
Ini tercermin dalam kata-kata bahwa "Indonesia" membebaskan "orang Papua" dari penjajahan Belanda. Peranan orang-orang Indonesia (non-Irian?) -- seperti Sam Ratulangi, Yos Sudarso, bahkan Benny Murdani -- dalam "membebaskan" atau "mendidik kesadaran nasional" di kalangan "orang Papua", juga terlalu dibesar-besarkan, peranan tokoh-tokoh asli Papua, seperti Marthin Indey dan Corinus Krey. Tokoh-tokoh ini masih harus masuk ke luar tahanan Belanda, termasuk di-Digul-kan, lama sesudah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menduduki kursi-kursi empuk yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda, tahun 1950. Kalau orang-orang Papua yang pro-Merah Putih saja tidak "diakui" peranannya oleh pemerintah, maka jangan harap bahwa peranan politik orang-orang Papua yang menganut suatu faham nasionalisme lain -- yang menolak kekuasaan Republik Indonesia di bumi Cendrawasi ini akan mendapat tempat dalam ilmu pencatatan sejarah (historiografi) Indonesia.
Padahal, latar-belakang historis, politis, dan sosio-antropologis dari berbagai gerakan nasionalisme "non-Merah Putih" ini sangat penting untuk diketahui, agar kita dapat lebih memahami faktor-faktor apa yang melemahkan integrasi nasional (dari kacamata Indonesia) di belahan barat Pulau Papua ini. Atau, dari kacamata yang lebih netral, hal-hal apa yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua ini pantas untuk dipertanyakan kembali. Barangkali ada baiknya saya jelaskan apa yang saya maksud dengan "kacamata yang lebih netral" tadi. Penggunaan kacamata yang lebih netral dalam menyoroti faham kebangsaan yang hidup di Papua, menurut hemat saya berarti melepaskan diri dari subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia yang menganggap Papua merupakan bagian logis dari negara yang mengklaim hak historis atas bekas wilayah Hindia Belanda. Subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia itu cenderung memberikan penilaian (value judgement ) yang negatif terhadap faham kebangsaan lain di Papua yang menolak keabsahan klaim historis Indonesia atas wilayah Papua.
Nah, dengan menggunakan kacamata yang netral tadi, saya melihat bahwa ada tiga kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Papua, yang barangkali boleh kita sebut (a) faham kebangsaan suku (ethno-nationalism ); (b) faham kebangsaan "Merah Putih"; dan (c) faham kebangsaan Papua. Kelompok pertama adalah faham kebangsaan yang tertua di papua. Tapi walaupun tua, faham nasionalisme-etnis ini belum tentu tidak penad (relevan) lagi, melihat bertahannya berbagai bentuk nasionalisme etnis di negara-negara Blok Barat maupun (eks) Blok Timur serta suatu negara Non-Blok seperti Yugoslavia. Kelompok kedua adalah faham kebangsaan yang dianut oleh orang-orang papua yang ingin mempertaruhkan masa depan mereka dalam suatu kesatuan dengan
Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara -- unitaris versus federalis yang mereka inginkan Akhirnya, kelompok ketiga adalah faham kebangsaan yang ingin melihat wilayah Papua menjadi suatu negara merdeka.
Variasi faham ini meliputi bentuk negara -- juga unitaris versus federalis --; hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang berpenduduk se rumpun Melanesia, diakui agama (Kristen) sebagai agama dominan; sistem ekonomi -- sosialisme negara versus kapitalisme -- yang bakal dianut oleh negara Papua Barat (atau Melanesia Barat) yang merdeka nantinya; serta penggunaan kekerasan versus diplomasi anti-kekerasan dalam mem-perjuangkan cita-cita kemerdekaan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar